Tempur.id.| Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat – Fakta yang memprihatinkan kini tengah viral di masyarakat. Sebanyak 15 siswa dari dua sekolah di Kecamatan Tabulahan jatuh sakit diduga setelah mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis. Langkah cepat segera diambil: dapur penyedia makanan dihentikan sementara, dan sampel makanan dikirim ke BPOM Sulawesi Barat untuk pemeriksaan menyeluruh.
Kejadian ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua LSM KPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, Simson, yang telah berkomunikasi dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Mamasa, Gunawan.
15 Siswa Terpapar Satu Dirujuk ke Mamuju
Berdasarkan keterangan resmi dari Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Mamasa, Gunawan, para siswa yang mengalami keluhan kesehatan berasal dari SMP Negeri 8 dan SMP Negeri 9 di wilayah Kecamatan Tabulahan.
6 siswa sudah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan di Puskesmas Tabulahan
1 siswa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Regional untuk penanganan lebih lanjut
Sisanya masih dalam pemantauan medis di Puskesmas Tabulahan
Gunawan menegaskan pihaknya bergerak cepat sejak kejadian dilaporkan, dan langsung berkoordinasi dengan pihak kesehatan setempat untuk penanganan medis para siswa.
Langkah Tegas: Dapur Dihentikan, Sampel Dibawa ke BPOM
“Untuk sementara waktu, penyaluran makanan dari dapur SPPG Tabulahan kami hentikan. Sampel makanan telah diambil dan akan dikirim ke BPOM Sulawesi Barat guna memastikan kelayakan dan keamanan menu yang disajikan,” ujar Gunawan.
Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan yang bijaksana sebelum penyebab pasti diketahui. Keamanan siswa adalah prioritas, bukan kelancaran penyaluran semata.
Simson: Jangan Tunggu Korban Bertambah Evaluasi Semua Dapur!
Menanggapi peristiwa yang kini viral ini, Ketua LSM KPK RI Sulawesi Barat, Simson, menyampaikan desakan yang tegas:
“Kami meminta Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Mamasa dan Bupati Mamasa untuk turun langsung ke lapangan. Jangan hanya mengandalkan laporan dari atas. Periksa langsung kondisi dapur, kebersihan pengolahan, penyimpanan bahan baku, hingga proses penyajiannya. Keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan demi target penyaluran.”
Ia juga memperingatkan agar pemeriksaan tidak berhenti pada satu dapur saja.
“Jangan sampai dapur lain memiliki persoalan yang sama namun belum terdeteksi. Makanan bergizi haruslah makanan yang aman terlebih dahulu. Jika tidak aman, seberapa bergizi pun tidak ada artinya. Program ini untuk masa depan bangsa, bukan sekadar angka di laporan,” tegas Simson.
Aturan Sudah Jelas Pelaksanaan di Lapangan yang Harus Diawasi
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 telah mengatur secara rinci Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian. BGN juga telah menetapkan batas waktu konsumsi makanan siap saji paling lama empat jam sejak matang. Namun fakta di Tabulahan mengingatkan: aturan di atas kertas tidak cukup pengawasan nyata di lapangan mutlak diperlukan setiap hari.
Catatan Penting
Penyebab pasti keluhan kesehatan siswa masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Sulawesi Barat
Dapur MBG Tabulahan dihentikan sementara hingga hasil investigasi tuntas
Pemerintah daerah diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten Mamasa
Asas praduga tak bersalah berlaku kesimpulan akhir baru dapat diambil setelah ada hasil pemeriksaan resmi
“Masyarakat berhak mengetahui hasil pemeriksaan secara terbuka dan jujur. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Anak-anak kita tidak boleh menjadi korban kelalaian apa pun. Bergizi harus aman dan aman adalah syarat mutlak yang tidak boleh ditawar,” tutup Simson.
Tim media akan terus memantau perkembangan hasil pemeriksaan sampel makanan di BPOM Sulawesi Barat dan menyampaikannya kepada masyarakat secara transparan.
Redaksi
(28 September 2026)
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan prinsip jurnalistik akurat, berimbang, dan sesuai fakta yang ada. Pihak pengelola dapur MBG maupun instansi terkait berhak memberikan tanggapan dan klarifikasi. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya hasil penyelidikan resmi yang lengkap. Kesehatan dan keselamatan anak-anak adalah tanggung jawab kita bersama.
Tinggalkan Balasan