Tempur.id.| New York, Amerika Serikat – Gelombang dukungan internasional terhadap penyelesaian damai persoalan Sahara terus meluas. Pemerintah Jamaika kini secara resmi menyatakan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko dapat menjadi salah satu solusi yang paling layak bagi kawasan Afrika Utara yang selama ini terjebak dalam sengketa berkepanjangan. Posisi strategis itu dituangkan dalam komunike bersama yang ditandatangani kedua negara di sela Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Pernyataan bersejarah itu disepakati oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, bersama Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita, pada Rabu, 23 September 2026, di New York.
Dukungan Resmi Berbasis Resolusi PBB
Dalam komunike bersama tersebut, Jamaika menyambut baik Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797, yang memberikan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi perundingan dengan menjadikan Rencana Otonomi Maroko sebagai dasar.
Langkah ini bukan sekadar pernyataan diplomatik — melainkan bukti semakin kokohnya konsensus internasional bahwa penyelesaian politik melalui negosiasi adalah jalan ke depan. Kedua menteri juga sepakat untuk terus memperkuat konsultasi politik dan mengoordinasikan posisi mereka dalam berbagai isu kepentingan bersama. Kerajaan Maroko juga mendapat apresiasi atas upaya diplomatiknya yang gigih membangun konsensus internasional.
“Kepentingan Rakyat Harus di Atas Segalanya”
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif langkah berani dan konstruktif yang diambil pemerintah Jamaika tersebut. Baginya, keputusan ini menunjukkan kematangan diplomasi yang berorientasi pada solusi, bukan sekadar kepentingan politik sesaat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jamaika atas langkah strategis ini. Ketika suatu konflik berlarut-larut, masyarakat internasional harus berani melihat pilihan yang realistis, damai, dan memberikan kepastian masa depan. Pada akhirnya, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas tarik-menarik kepentingan politik,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Wilson Lalengke yang juga dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia internasional ini menegaskan bahwa ukuran sejati sebuah solusi bukanlah seberapa banyak negara yang mendukungnya, melainkan seberapa besar dampak positifnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
“Perdamaian bukan sekadar tidak ada konflik. Perdamaian berarti anak-anak bisa bersekolah dengan tenang, orang tua bisa bekerja dengan pasti, dan masyarakat bisa membangun masa depan yang lebih baik. Jika sebuah solusi membawa ke arah itu, itulah yang paling layak didukung.”
Seruan bagi Dunia: Berani Memilih Solusi Nyata
Wilson Lalengke mendorong negara-negara lain untuk tidak terlalu lama berada dalam keraguan. Lakukan kajian objektif, lihat fakta di lapangan, dan ambillah sikap yang berani demi kepentingan rakyat.
“Jika setelah dikaji secara objektif ternyata otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah jalan yang paling realistis dan bermanfaat bagi rakyat Sahara, maka sudah sepatutnya negara-negara lain melangkah serupa. Dunia membutuhkan penyelesaian, bukan pembiaran konflik.”
Langkah Jamaika pada akhirnya adalah pengingat penting bagi komunitas internasional: diplomasi ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Bukan tentang siapa yang memenangkan debat di ruang sidang internasional, tetapi bagaimana rakyat Sahara dapat menikmati kehidupan yang damai, stabil, dan sejahtera. Semakin banyak negara yang menyadari hal ini, semakin dekat kita pada perdamaian yang sesungguhnya.
Tim/Redaksi
Dipublikasikan: 24 September 2026
Tinggalkan Balasan