Tempur.id | Banda Aceh — Insiden berdarah di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (4/11/2026) yang menelan korban jiwa memicu gelombang keprihatinan sekaligus seruan keras dari kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh. Pendekatan keamanan di jalanan dinilai telah menemui jalan buntu kini, meja perundingan politik tingkat tinggi menjadi satu-satunya jalan yang diminta untuk mengurai benang kusut polemik bendera Aceh yang telah berlarut 13 tahun tanpa penyelesaian tuntas.
Tragedi Tiro: Alarm Keras Bahwa Pendekatan Represif Gagal
Aktivis HAM Aceh, Razali alias Nyakli Maop, menegaskan peristiwa di Tiro harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan:
“Semua pihak harus sepakat: tidak boleh ada lagi darah yang tumpah hanya karena sehelai kain. Tujuan politik tertinggi adalah keselamatan warga negara. Pendekatan fisik dan penertiban represif di lapangan telah menemui jalan buntu.”
Razali mengingatkan polemik bendera Aceh telah berjalan selama 13 tahun, melewati tiga periode Menteri Dalam Negeri dari Gamawan Fauzi, almarhum Tjahjo Kumolo, hingga Tito Karnavian namun terus terjebak dalam sengketa administratif dan tarik-ulur regulasi tanpa solusi yang memuaskan semua pihak.
Seruan: Alihkan ke Meja Perundingan Tingkat Tinggi
Untuk mengurai kebuntuan ini, Razali mendesak langkah konkret dan strategis:
1. Inisiasi Forbes DPR–DPD RI Asal Aceh
Forum Bersama (Forbes) DPR–DPD RI asal Aceh di bawah pimpinan TA Khalid diminta segera mengambil inisiatif politik untuk membuka ruang dialog.
2. Dialog dengan Pimpinan DPR RI
Membangun komunikasi politik intensif dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai memiliki rekam jejak dalam mengawal isu vital Aceh seperti revisi UUPA dan penyelesaian sengketa empat pulau milik Aceh.
Tiga Poin Mendesak untuk Jangka Pendek & Panjang
Razali merumuskan tiga rekomendasi mendesak yang harus segera diambil:
Moratorium Penertiban Hentikan seluruh tindakan represif di lapangan. Tetapkan masa pendinginan suasana (cooling down) guna mencegah korban jiwa tambahan.
Investigasi Independen & Transparan Bentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas insiden di Tiro, serta fasilitasi pemulihan dan perlindungan bagi keluarga korban.
Urun Rembuk Tingkat Tinggi Fasilitasi pertemuan antara Presiden RI, Gubernur Aceh, DPRA, dan pimpinan pusat untuk melahirkan kompromi politik yang selaras dengan semangat MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh.
“Tiga belas tahun menunggu sudah lebih dari cukup. Kebuntuan politik tidak boleh terus mengorbankan jiwa warga. Marwah Aceh dan komitmen damai pusat harus kita rawat bersama melalui dialog yang elegan,” tegas Razali.
Catatan Redaksi:
Polemik bendera Aceh merupakan isu sensitif yang menyentuh dimensi hukum, politik, sejarah, dan kemanusiaan. Redaksi Tempur.id telah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan. Ruang konfirmasi tetap terbuka seluas-luasnya bagi semua pihak untuk menyampaikan pandangan. Perkembangan situasi di lapangan akan terus kami pantau secara berimbang.
(Tim Redaksi Tempur.id)
Tinggalkan Balasan