Tempur.id.|New York, Amerika Serikat –Angin perubahan mulai bertiup di Afrika Utara. Republik Mauritius resmi mengambil sikap diplomatik yang berani dan strategis: mendukung skema otonomi Sahara di bawah kedaulatan Kerajaan Maroko sebagai solusi paling kredibel, realistis, adil, dan berkelanjutan bagi kawasan yang selama ini terjebak dalam sengketa berkepanjangan.
Pernyataan bersejarah itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional, dan Perdagangan Internasional Republik Mauritius, Dhananjay Ramful, di New York pada Rabu, 23 September 2026, di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Langkah ini diambil setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Kerajaan Maroko, Nasser Bourita.
Keputusan Berbasis Kajian Mendalam dan Resolusi PBB
Sikap Mauritius bukan diambil secara sembarangan. Menurut Menteri Dhananjay Ramful, pemerintah telah meninjau kembali posisinya melalui pembahasan di tingkat kabinet, pasca diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 pada 31 Oktober 2025. Resolusi tersebut menyerukan penyelesaian politik melalui perundingan yang melibatkan Maroko, Front Polisario, Aljazair, dan Mauritania.
“Mauritius menilai resolusi ini dilandasi semangat pragmatisme. Skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah jalan yang paling realistis, adil, dan berkelanjutan,” tegas Ramful.
Langkah ini semakin memperkuat momentum diplomatik yang terus tumbuh. Pemerintah Kerajaan Maroko mencatat, lebih dari 130 negara di dunia telah mendukung inisiatif otonomi tersebut atau mengambil posisi yang sejalan dengannya. Mauritius kini menjadi bagian penting dari gelombang dukungan yang terus meluas.
“Kepentingan Rakyat Harus di Atas Segalanya”
Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif langkah berani Mauritius tersebut. Baginya, persoalan Sahara bukan sekadar peta geopolitik ini tentang nyawa dan masa depan manusia yang tinggal di sana.
“Saya menilai keputusan Mauritius sebagai langkah strategis, rasional, dan berorientasi pada penyelesaian. Konflik yang terus berlarut-larut, yang paling menderita adalah rakyat biasa. Setiap solusi yang membawa kedamaian dan pembangunan, patut didukung.”
Wilson Lalengke mendorong negara-negara lain untuk tidak terjebak dalam kebuntuan politik.
“Saya menyerukan kepada negara-negara lain: lakukan kajian objektif. Jika otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah jalan paling masuk akal menuju perdamaian, ambillah langkah serupa. Jangan biarkan rakyat Sahara terus hidup dalam ketidakpastian.”
Diplomasi yang Menghasilkan Kesejahteraan Nyata
Bagi Wilson Lalengke, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan luar negeri sederhana: apakah membuat kehidupan rakyat lebih baik?
“Perdamaian bukan sekadar diamnya senjata. Perdamaian berarti anak-anak bisa bersekolah dengan tenang, orang tua bisa bekerja dengan pasti, masyarakat bisa membangun masa depan tanpa ketakutan. Jika sebuah solusi membawa ke arah itu, itulah yang layak didukung dunia.”
Sikap Mauritius mengirim pesan jelas kepada dunia: penyelesaian sengketa harus tetap dalam koridor PBB, tetapi tidak boleh selamanya terhenti di meja perundingan.
“Sudah waktunya dunia bergerak dari perdebatan tanpa akhir menuju solusi. Yang terpenting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana rakyat Sahara memperoleh perdamaian, kepastian, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik. Itulah inti diplomasi yang bermartabat.”
Langkah Mauritius pada akhirnya bukan sekadar tentang perubahan posisi diplomatik sebuah negara. Lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa diplomasi ada untuk menyelesaikan masalah, bukan memperpanjang penderitaan manusia. Semangat ini patut menjadi teladan bagi komunitas internasional bahwa ketika kepentingan rakyat diletakkan di pusat segalanya, jalan keluar yang damai dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil.
Redaksi
Dipublikasikan: 24 September 2026
Tinggalkan Balasan