Tumpur.id.| Jakarta – Gelombang penegakan hukum yang menyasar pejabat negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Banyak kepala daerah, anggota kabinet, hingga pejabat tinggi negara yang kini harus menunduk memakai rompi oranye KPK. Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyebut ini sebagai tanda hukum mulai tumbuh taringnya dan tidak boleh berhenti di sini.
Bukan Sekadar Angka Ini Bukti Hukum Mulai Berpihak pada Rakyat
Dalam keterangannya kepada para pemimpin redaksi media di Jakarta, Prof. Sutan menegaskan bahwa tumpang tindihnya peraturan memang masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Namun di balik itu, satu hal yang patut disyukuri: penegakan hukum kini terasa lebih berimbang. Pejabat setinggi apa pun tidak lagi merasa kebal.
“Rakyat Indonesia mulai melihat sedikit keadilan. Hukum perlahan tumbuh taringnya bukan hanya untuk anak buah, tetapi juga untuk mereka yang duduk di kursi empuk. Semoga ini terus berlanjut, baik di pemerintahan sekarang maupun di masa mendatang,” ujar Prof. Sutan melalui sambungan telepon selulernya, Selasa (23/9/2026).
Deretan Nama yang Memakai Rompi Oranye Masih Akan Bertambah
Fakta berbicara sendiri. Banyak nama-nama besar yang kini tersandung kasus hukum:
Kepala Daerah:
Maidi (Wali Kota Madiun) • Sudewo (Bupati Pati) • Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan) • Muhammad Fikri Tobari (Bupati Rejang Lebong) • Syamsul Auliya Rahman (Bupati Cilacap) • Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung) • Edison (Bupati Muara Enim) • Suhardiman Amby (Bupati Kuantan Singingi) • Syah Afandin (Bupati Langkat) • Etik Suharyani (Bupati Sukoharjo) • Abdul Aziz (Bupati Kolaka Timur) • Abdul Wahid (Gubernur Riau) • Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo) • Ardito Wijaya (Bupati Lampung) • Ade Kuswara Kunang (Bupati Bekasi) • Ahmad Zaini (Bupati Lombok) • (dan masih bisa bertambah)
Anggota Kabinet & Pejabat Tinggi:
Silmy Karim (Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan) • Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional) • Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Ebenezer (Wamen Ketenagakerjaan) • (dan masih bisa bertambah)
“Ini mungkin baru sedikit yang diungkap sebagai terapi awal. Bisa jadi masih banyak nama lain yang akan menyusul memakai baju oranye pemberian KPK,” tegasnya.
Tak Ada yang Kebal Hukum Masa “Kursi Basah Bisa Lepas” Sudah Berakhir
Prof. Sutan menegaskan perubahan paling mendasar yang dirasakan masyarakat saat ini: tidak ada jabatan yang bisa melindungi seseorang dari hukum.
“Dulu, duduk di kursi basah saja seolah sudah menjamin aman. Saat itu sudah berlalu. Siapa pun yang melanggar hukum, harus siap berhadapan dengan konsekuensinya. Tidak ada ampun bagi yang merugikan rakyat,” ungkapnya dengan tegas.
Desakan: Perkuat KPK, Bangun Penjara Khusus Koruptor yang Sesuai
Prof. Sutan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk terus memperkuat langkah ini:
Besarkan anggaran KPK agar penegakan hukum semakin masif
Siapkan penjara khusus koruptor yang terpisah dan diawasi ketat
Tidak perlu berbelas kasihan pada perampok uang rakyat
Bangun fasilitas tahanan transparan di tengah pulau, dekat laut, agar selalu terpantau mata publik 24 jam
“Jangan sampai ada helikopter pribadi yang jadi taksi antar-jemput tahanan koruptor untuk makan siang di hotel mewah. Penjara harus terasa sebagai tempat hukuman, bukan tempat istirahat mewah. Bila perlu, siapkan juga pemakaman khusus koruptor agar rakyat tahu: mencuri uang bangsa berujung pada kehinaan abadi,” desak pendiri Ponpes ASS SAQWA PLUS ini.
Tegas: Keadilan Harus Terus Dijaga, Tak Boleh Sekadar Musim Semusim
Sebagai penutup, Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh sekadar tren sesaat. Konsistensi adalah kunci.
“Rakyat sudah mulai percaya. Jangan sampai kepercayaan ini dikhianati. Lanjutkan sampai tuntas, tidak pandang bulu. Karena di mata hukum, kita semua setara terlebih mereka yang memegang amanah rakyat. Amanah yang dilanggar, harus dibayar dengan tanggung jawab yang setimpal.”
Tim Redaksi
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. (Pakar Hukum Internasional & Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Pendiri Ponpes ASS SAQWA PLUS, Rektor Universitas Pronass)
Dipublikasikan: 23 September 2026
Tinggalkan Balasan