Tempur.id | Mamasa, Sulawesi Barat – Konfirmasi Dikirim & Dibaca Namun Kepala Sekolah SMK Kifra Bangsa Tetap Diam
MAMASA Pesan konfirmasi resmi telah dikirim Pimpinan Redaksi Kriminalnusantara.com kepada Kepala Sekolah SMK Kifra Bangsa, Bartominus, ST., pada Selasa, 20 Oktober 2026, pukul 10.30 WIB melalui WhatsApp. Pesan telah terbaca, namun hingga berita ini diterbitkan — tidak ada satu kata pun jawaban.
Keheningan ini terjadi di tengah sorotan publik yang semakin menguat terkait pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah senilai Rp896.165.000,- yang dinilai banyak kejanggalan di lapangan.
5 PERTANYAAN KRUSIAL YANG TAK KUNJUNG TERJAWAB
Berikut lima poin penting yang disampaikan redaksi dan hingga kini belum mendapatkan penjelasan apa pun:
Soal Dapodik: Apakah data yang diusulkan ke pusat sudah sesuai kondisi riil sekolah? Mohon buktinya.
Soal Panitia P2SP: Siapa anggotanya dan bagaimana proses pengambilan keputusan belanja ratusan juta rupiah? Apakah panitia benar-benar bekerja?
Soal Material Pondasi: Mengapa batu kali diganti batu gunung? Apakah ada penyesuaian biaya? Ke mana selisih dana tersebut disalurkan?
Soal Volume Pekerjaan: Benarkah dinding hanya dicat, atap tidak diganti, lantai hanya sebagian diganti, dan plafon hanya disambung? Di mana rincian kemajuan fisik dan keuangannya?
Soal Transparansi: Mohon ditunjukkan dokumen Dapodik, kontrak kerja, rincian belanja material, dan berita acara kemajuan pekerjaan.
Pengakuan Kepala Tukang Semakin Memperkuat Dugaan
Keengganan pihak sekolah menjawab terjadi di tengah pengakuan terbuka dari Kepala Tukang di lokasi, Apner, yang menyatakan:
Dinding hanya dicat saja
Seng atap tidak diganti, hanya dicat
Lantai aula yang masih layak tidak diganti
Plafon hanya diperbaiki sebagian
Batu dasar pondasi: batu kali diganti batu gunung diduga ada pengurangan biaya
Simson, Ketua LSM Komite Pemantau Kesejahteraan Rakyat Indonesia (KPK RI) Sulawesi Barat, menegaskan:
“Jika semua dilakukan sesuai aturan, mengapa sulit untuk menunjukkan bukti? Mengapa bungkam saat diminta penjelasan? Diam bukan jawaban, apalagi untuk anggaran hampir 900 juta rupiah uang negara. Semakin lama tidak ada penjelasan, semakin kuat dugaan bahwa ada yang disembunyikan,” tegasnya.
Karena Bungkam, Langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi
Karena belum ada tanggapan dari pihak sekolah, Simson menyatakan pihaknya akan melanjutkan verifikasi langsung ke tingkat yang lebih tinggi.
“Karena sekolah tidak menjelaskan, kami akan langsung menuju Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Kami akan telusuri dokumen asli pengusulan, kontrak kerja, spesifikasi teknis, dan rincian pembayaran di sana. Jika terbukti ada rekayasa baik di Dapodik maupun pelaksanaan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Uang rakyat bukan untuk dimainkan,” tandas Simson.
Catatan Redaksi
Berita ini disusun berdasarkan fakta pengiriman pesan konfirmasi yang telah terbaca namun belum dijawab, pengakuan langsung Kepala Tukang di lapangan, data papan bicara resmi sekolah, serta informasi dari LSM KPK RI Sulawesi Barat. Ruang jawab tetap terbuka seluas-luasnya bagi pihak sekolah. Penjelasan resmi apa pun akan kami tayangkan secara utuh tanpa pemotongan kapan pun dikirimkan. Redaksi akan terus memantau dan melaporkan perkembangan kasus ini secara transparan kepada publik.
(Tim Redaksi — 20 Oktober 2026)
Tinggalkan Balasan