Tempur.id.|Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat – Berdasarkan papan nama di gerbang sekolah, lokasi tersebut adalah SMK Negeri 1 Tanduk kalua, yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan Poros Mamasa Polewali KM. 19, Tanduk kalua.
Menyusul pemberitaan beberapa minggu lalu terkait dugaan ketidakjelasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pihak sekolah mengundang Tim Media untuk datang guna memberikan klarifikasi. Ditemui di ruang kerjanya pada Selasa, 22 September 2026, tepatnya pukul 11.24 WIB, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanduk kalua, Sulvianus, menyampaikan penjelasan awal terkait penggunaan dana tersebut:
“Dana BOS tersebut diperuntukkan untuk pembelian laptop setiap tahunnya, dan untuk guru-guru mengadakan Bintek.”
Namun setelah ditelusuri lebih dalam, klarifikasi yang disampaikan justru memunculkan semakin banyak pertanyaan. Selama lebih dari 13 tahun, sejak tahun 2014 hingga 2026, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus mengalir masuk ke sekolah ini setiap tahunnya, dengan total yang diterima mencapai lebih dari Rp1,3 miliar rupiah.
Fakta yang paling mencengangkan terungkap saat Tim Media menanyakan hal-hal mendasar: jumlah siswa saja tidak ada yang angkanya sama. Guru bilang 50, wali kelas sebut 60, kepala sekolah berubah-ubah 69 lalu 63. Jika data dasar saja saling bertentangan, bagaimana masyarakat bisa percaya pada pertanggungjawaban keuangannya?
Satu Sekolah, Empat Angka Berbeda Klarifikasi Belum Menjelaskan Apa-apa
Saat Tim Media menanyakan jumlah siswa yang sebenarnya, muncul ketidakpastian yang mencolok dari pihak-pihak di sekolah tersebut:
Seorang guru di sekolah tersebut menyebutkan jumlah siswa sekitar 50 orang
Salah satu wali kelas justru menyampaikan jumlah siswa mencapai 60 orang
Kepala Sekolah Sulvianus awalnya menyebut 69 siswa, lalu dikoreksi menjadi 63 siswa, dengan alasan ada yang pindah dan ada yang baru masuk
Empat angka berbeda 50, 60, 63, hingga 69 dari satu sekolah yang sama, dan tidak ada penjelasan yang memuaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Jumlah siswa adalah dasar utama penghitungan besaran dana BOS yang diterima. Jika data dasarnya saja tidak akurat dan saling bertentangan, lalu bagaimana dengan dana yang cair berdasarkan angka-angka tersebut selama belasan tahun ini? Apakah ada yang menerima lebih dari yang seharusnya?
“Cat Dinding, Beli Laptop, Bintek, ATK” Rp1,3 Miliar Hanya untuk Itu?
Ketika didesak rincian penggunaan dana BOS yang cair sejak tahun 2014 hingga 2026, perlahan-lahan rincian pun muncul namun semakin didengar, semakin sulit dipercaya akal sehat publik:
“Mencat dinding saja, Pak. Pembelian laptop, kerusakan alat praktik siswa. Lalu untuk Bintek guru-guru, itu dua kali dalam setahun dan biayanya mencapai puluhan juta tiap tahun. Belum lagi kebutuhan ATK kantor. Sejak dana BOS keluar tiap tahunnya dari 2014 sampai sekarang, begitulah yang kami gunakan.”
Sementara itu, atap dan plafon sekolah yang terlihat jelas bolong-bolong sejak bertahun-tahun lalu, dijawab singkat:
“Itu bukan perbaikan ringan, Pak. Itu perbaikan berat tidak masuk anggaran.”
Inilah ironi yang menyakitkan rakyat: selama 13 tahun, ratusan juta rupiah cair setiap tahun berdasarkan angka yang tidak pasti. Atap yang melindungi siswa dianggap “terlalu berat” untuk diperbaiki, namun untuk cat dinding, beli laptop yang rusak tiap tahun, Bintek guru dua kali setahun puluhan juta, dan ATK kantor dana selalu tersedia setiap tahunnya.
Sejak 2014, Lebih dari Rp1,3 Miliar Mengalir Tapi Atap Masih Bolong-bolong
Mari kita hitung secara sederhana:
-Periode: 2014 — 2026 = 13 tahun
Dana per tahun: ± Rp100.000.000
Total selama 13 tahun: Rp1.300.000.000 (lebih dari satu miliar rupiah)
“Jika saja data siswa saja sulit disepakati oleh pihak sekolah sendiri, berapa sebenarnya dana yang seharusnya diterima selama ini? Dan berapa yang benar-benar digunakan untuk siswa? Angka 50, 60, 63, 69 selisihnya mungkin kecil, tapi dikalikan ratusan ribu rupiah per siswa selama 13 tahun, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Di situlah kecurigaan publik muncul. OLEH KARENA ITU, BPK-RI WAJIB TURUN, PERIKSA, DAN AUDIT SEMUA DANA BOS INI SEKARANG JUGA!”
Sementara di saat yang sama, siswa belajar di ruangan yang atapnya bolong-bolong sejak bertahun-tahun. Saat hujan turun, mereka pindah tempat. Saat panas terik, tidak ada perlindungan layak. Dana miliaran rupiah cair tiap tahun, tapi plafon tidak pernah diperbaiki. Apakah prioritas dana BOS benar-benar untuk siswa, atau justru untuk hal-hal yang tidak terukur manfaatnya selama belasan tahun ini? BPK-RI, rakyat menunggu Anda membuka semua fakta ini!
Pemerhati: “BPK-RI HARUS TURUN SEKARANG Audit Lengkap 13 Tahun Dana BOS!”
Koordinator Pemerhati Kinerja Aparatur Negara Perkara menyuarakan keprihatinan sekaligus menuntut langkah tegas:
“Klarifikasi yang disampaikan belum menjawab pertanyaan mendasar. Data siswa saling bertentangan, rincian pengeluaran tidak meyakinkan, dan kerusakan gedung diabaikan selama belasan tahun. Ini bukan sekadar kurang rapi ini indikasi serius bahwa pengelolaan di sekolah ini tidak transparan dari dasarnya.
KAMI MENUNTUT BPK-RI SEGERA TURUN KE LAPANGAN, LAKUKAN AUDIT MENYELURUH DARI TAHUN 2014 HINGGA 2026.
Verifikasi data siswa, bandingkan dengan laporan ke pusat, lacak setiap rupiah yang masuk dan keluar. Buka semua nota, periksa semua laporan, temukan faktanya. Rakyat berhak tahu dan BPK-RI adalah satu-satunya lembaga yang bisa membuktikan kebenaran di sini. Jangan tunda satu hari pun lagi!”
Ia menambahkan:
“Selama 13 tahun, satu miliar lebih rupiah telah cair ke sekolah ini. Siswa belajar di bawah atap bolong, tapi dana diklaim habis untuk hal-hal yang tidak terlihat dampaknya secara nyata. Jika data siswa saja tidak bisa disepakati oleh pihak sekolah sendiri, lalu apa yang bisa dipertanggungjawabkan? Rakyat menuntut kejelasan dan BPK-RI harus memberikannya sekarang.”
Tuntutan Masyarakat yang Tak Boleh Diabaikan
BPK-RI WAJIB TURUN Lakukan audit menyeluruh dan mendalam terhadap seluruh pengelolaan dana BOS SMK Negeri 1 Tanduk kalua, periode 2014–2026. Jangan ada satu tahun pun yang lolos dari pemeriksaan!
Verifikasi ulang data siswa lengkap tahun per tahun sejak 2014 hingga 2026 bandingkan data administrasi sekolah, data wali kelas, dan laporan ke pusat. Publikasikan hasilnya secara terbuka
Publikasikan rincian lengkap 13 tahun terakhir: berapa dana masuk tiap tahun, berapa belanja cat dinding, berapa belanja laptop, berapa biaya Bintek tiap kegiatan, dan berapa belanja ATK lengkap dengan nota dan bukti serah terima. BPK-RI wajib memverifikasi keaslian semua dokumen ini!
Pasang papan informasi anggaran permanen di gerbang sekolah tercantum jelas rincian dana BOS dari 2014 sampai sekarang, agar setiap warga bisa membacanya kapan saja
Perbaiki atap dan plafon yang rusak sekarang juga jika dana BOS tidak cukup, usulkan anggaran khusus. Tapi jangan biarkan siswa belajar di gedung yang rusak sementara dana ratusan juta cair tiap tahun
Klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat mengapa data siswa di sekolah ini berbeda-beda antar pihak sekolah selama bertahun-tahun. BPK-RI wajib menindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan!
“Angka boleh berubah-ubah, tapi uang rakyat tidak boleh menguap begitu saja. Klarifikasi bukan sekadar penjelasan lisan itu butuh bukti tertulis, nota, dan laporan yang bisa diperiksa siapa saja. Jika bersih, tunjukkan buktinya. Jika tidak ada bukti, BPK-RI adalah harapan terakhir rakyat untuk membuka kebenaran. BPK-RI, turun sekarang rakyat menunggu. Anak-anak Tanduk kalua berhak tahu ke mana uang mereka pergi.”
Redaksi
Pengawasan Publik Mamasa
(30 September 2026)
Catatan Redaksi: Tim Media telah memuat undangan klarifikasi, penjelasan Kepala Sekolah, fakta-fakta yang terungkap, serta desakan resmi agar BPK-RI segera turun ke lapangan untuk memeriksa dan mengaudit seluruh dana BOS periode 2014–2026. Prinsip praduga tak bersalah berlaku. Tim Media membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak SMK Negeri 1 Tanduk kalua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, maupun BPK-RI untuk menanggapi dan memberikan informasi resmi kepada publik. Dana rakyat, hak rakyat untuk tahu BPK-RI, rakyat menunggu langkah Anda.
Tinggalkan Balasan