Tempur.id | Mamasa, Sulawesi Barat — Bukan pendatang dari jauh, melainkan putra dan putri asli tanah ini. Di tengah gelombang kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah, dua anak kelahiran Mamasa kini berdiri tegak sebagai garda terdepan penjaga kepentingan rakyat. Mereka adalah Bobby Patta Langi, Ketua DPD LIRA Kabupaten Mamasa, dan Ayu Lestari Silo, Ketua DPD LSM PERKARA Provinsi Sulawesi Barat — dua nama yang kini menjadi harapan sekaligus ketegasan bahwa pengawasan tidak boleh hanya datang dari luar.
“Mamasa bukan milik segelintir orang, tetapi milik seluruh rakyat yang tinggal di dalamnya. Setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan secara benar, terbuka, dan bermanfaat untuk rakyat,” tegas Bobby Patta Langi.
Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa generasi muda daerah tidak buta melihat realita. Hadir bukan untuk menentang tanpa alasan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan dan wewenang yang diemban harus dijalankan dengan jujur, bersih, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Bobby Patta Langi: “Laporan Masuk ke Lubang Tanpa Dasar”
Bobby Patta Langi menyampaikan keprihatinan mendalam terkait nasib laporan-laporan masyarakat yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mamasa, termasuk dugaan penyimpangan dana penanganan Covid-19 tahun 2020 yang hingga kini belum ada kejelasan:
“Kepercayaan pun kini sudah mulai saya ragukan. Laporan-laporan yang sudah kami masukkan, tidak ada kejelasan. Seolah-olah masuk ke dalam lubang yang tak berdasar. Rakyat sudah berani menyampaikan bukti dan fakta, tapi di mana hasilnya? Kami tidak menuntut hal yang berlebihan, kami hanya meminta proses hukum yang berjalan adil dan transparan.”
Bobby menambahkan, dokumen-dokumen penting yang diserahkan pihaknya sejak tahun 2020 terkait dugaan kerugian keuangan negara belum juga mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari pihak berwenang. Dokumen tersebut mencatat selisih anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp11.068.945.749,- yang belum tertampung dalam laporan keuangan resmi.
Ayu Lestari Silo: “Jika Tidak Ada Perubahan, Sepanduk ‘Matinya Keadilan’ Akan Kami Pasang”
Sementara itu, Ayu Lestari Silo mempertegas desakan tersebut dengan pernyataan tegas:
“Ada apa sebenarnya dengan Kejaksaan Mamasa? Banyak laporan masyarakat yang masuk, namun di mana kepastian hukumnya? Kami sudah konfirmasi ke Kasi Intel Alex, jawabannya: ‘masih berproses’, ‘belum kelar’, ‘masih di-pending’. Tapi berapa lama rakyat harus menunggu? Keadilan tidak bisa ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas.”
Ayu juga menyampaikan langkah tegas jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata:
“Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata, kami terpaksa akan memasang sepanduk bertuliskan: ‘MATINYA KEADILAN DI MAMASA’. Bukan kami ingin membuat keributan, tapi ini adalah suara terakhir rakyat yang sudah lama tidak didengar.”
Fakta yang Mengemuka di Lapangan
Selisih anggaran Covid-19 Rp11 Miliar lebih belum tertampung dalam laporan keuangan resmi sejak tahun 2020
25 laporan masyarakat tidak diproses diserahkan Juli–September 2026, sebagian dijawab “belum kelar”, sebagian masih “di-pending”, lalu dicabut karena tidak ada tindak lanjut
Konfirmasi dijawab tanpa batas waktu
Kasi Intel Alex menyebut laporan “masih berproses” tanpa memberikan kejelasan kapan selesai
Bersatu, Dua Putra-Putri Mamasa Tuntut Kejagung RI Segera Turun Memeriksa:
Segera kirim tim pemeriksa khusus ke Mamasa jangan hanya menugaskan Kejati Sulbar, karena butuh independensi penuh
Periksa penanganan laporan-laporan masyarakat yang tertahan tanpa kejelasan di Kejaksaan Negeri Mamasa
Verifikasi langsung kepada para pelapor dan Kepala Desa — pastikan keamanan mereka saat memberikan kesaksian
Buka kembali laporan-laporan yang telah dicabut karena tidak ada tindak lanjut — periksa ulang tanpa intervensi apa pun
Umumkan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada publik rakyat berhak tahu ke mana uang negara dan laporan mereka pergi
“Dua anak Mamasa, satu suara, satu tujuan: keadilan yang nyata untuk tanah kelahiran kami. Kejagung RI, jangan biarkan kami kecewa. Turun tangan dan periksa sekarang juga.”
Bobby Patta Langi (LIRA) & Ayu Lestari Silo (PERKARA)
Catatan Redaksi
Seluruh informasi dalam pemberitaan ini bersumber dari keterangan langsung pihak-pihak terkait dan dokumen yang diterima redaksi, serta tanggapan tertulis dari Kasi Intel Kejaksaan Negeri Mamasa melalui pesan WhatsApp, dan bersifat dugaan, belum terbukti secara sah di pengadilan. Redaksi belum dapat memverifikasi kebenaran dugaan pungutan uang tersebut secara independen. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, maupun Kejaksaan Agung RI untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi secara berimbang. Pemeriksaan yang transparan dan independen adalah kebutuhan mendesak masyarakat Mamasa saat ini.
(Tim Redaksi Tempur.id)
Tinggalkan Balasan